Web Blog Pertama Penyedia Informasi Maluku Tenggara

Setelah menahan enam mantan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Rabu (6/4), kembali menahan seorang mantan wakil rakyat kabupaten tersebut periode 1999-2004, Oscar Thontji Ohoiwutun.

Ohoiwutun ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana asuransi DPRD Kabupaten Malra tahun 2002 dan 2003.

Sebelum ditahan oleh penyidik Kejati Maluku, tersangka diperiksa oleh jaksa Rozali Afifudin dari pukul 10.00 WIT hingga siang hari, di ruangan pidsus.

Dalam menjalani pemeriksaan, tersangka didamping oleh penasehat hukumnya Herman Hattu cs.

Tepat pukul 14.20 WIT, tersangka yang mengenakan kemeja biru muda lengan panjang sambil menjinjing tas pakaiannya, digiring oleh jaksa menuju mobil milik Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Maluku, Abdul Azis dengan nomor polisi DE 279 NR menuju rumah tahanan Negara (Rutan) Klas IIA Ambon di Waiheru.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Maluku, M. Natsir Hamzah kepada Siwalima menjelaskan, penahanan yang dilakukan terhadap para tersangka sebagai upaya untuk mempercepat penanganan kasus tersebut.

Sementara informasi yang diperoleh, Walikota Tual MM Tamher dan Wakil Walikota Tual Adam Rahayaan yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana asuransi DPRD Malra ini, belum dapat diperiksa karena surat ijin dari Presiden belum juga turun, padahal permohonan ijin telah dikirim melalui Kejaksaan Agung sejak tahun lalu.

Sumber Siwalima mengatakan, jika kejati memaksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap mereka dengan berpatokan bahwa setelah 60 hari ijin tidak turun dari presiden, maka saat di persidangan tidak akan diakui oleh hakim, sehingga keduanya kemungkinan akan bebas.

Sumber juga mengungkapkan, Tamher dan Rahayaan telah mengembalikan dana asuransi yang mereka terima, namun bukan berarti dapat menghapus tindak pidana korupsi yang dilakukan.

“Kita akan lihat. Tidak ada yang main-main. Mengembalikan uang Negara bukan berarti menghapus tindak pidana korupsi yang dilakukan,” terang sumber.

Sebelumnya, Selasa (5/4) malam, penyidik Kejati telah menahan enam mantan anggota DPRD Malra masing-masing, Moses Savsavubun, Yohanis Wee, Fabianus Leo Rahanubun, Ruland Jufri Betaubun, Engelbertus Janwarin dan Petrus Renyaan.

Untuk diketahui, dari hasil penyelidikan tim Kejati Maluku terungkap, dana asuransi tahun 2002 sebesar Rp 1.410.000.000, dibagikan kepada 35 anggota DPRD Malra. Dari jumlah 35 anggota DPRD Malra ini, 11 di antaranya adalah anggota antar waktu, yang menerima masing-masing Rp 30 juta. Sedangkan 24 anggota dewan lainnya, memperoleh Rp 45 juta per orang.

Sementara untuk tahun 2003, rata-rata anggota DPRD memperoleh Rp 135 juta per orang, sehingga totalnya sebesar Rp 4.375.000.000.

Untuk tahun 2002 dan 2003 tidak ada polis asuransi. Di tahun 2004 baru ada polis asuransi yang preminya sebesar Rp 6.400.000 untuk jangka waktu lima tahun. Namun kenyataannya hanya tahun pertama yang disetor dan tahun-tahun berikutnya tidak disetor anggota DPRD.

Berikan Apresiasi

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Maluku, Edison Betaubun memberikan apresiasi terhadap kinerja Kejati Maluku yang berupaya menuntaskan kasus dugaan korupsi dana asuransi DPRD Malra.

“Ini prestasi kerja yang terus menerus ditingkatkan oleh pihak penyidik Kejati Maluku, sehingga patut diberikan apresiasi bagi kinerjanya, namun saya berharap bukan saja berakhir pada penahanan enam mantan anggota DPRD Kabupaten Malra periode 1999-2004 ini saja, namun masih banyak lagi mantan anggota DPRD lainnya yang belum dijerat,” ungkap Betaubun, kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (6/4).

Betaubun mengatakan, dirinya akan terus mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas.

“Kasus ini menjadi perhatian yang serius oleh saya, sehingga saya akan mengawal terus perkembangan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan,” tandasnya. (S-27/S-16)

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menyatakan, kasus dugaan korupsi APBD Maluku Tenggara (Malra) kembali diusut. Kasus yang pernah membuat heboh publik Maluku karena menyeret nama mantan bupati Herman Koedoeboen dan Bupati Andreas Rentanubun itu kini memasuki tahap penyidikan.

Tim penyidik Kejati akan segera dikirim ke Malra untuk melakukan pemeriksaan atas sejumlah pihak. Namun Asisten Pidana Khsusus Kejati Maluku M Natsir Hamzah SH menolak membeberkan pihak-pihak yang bakal diperiksa, apakah dari Pemkab Malra atau mereka yang terkait dengan pemerintahan Herman Koedoeboen. “Kita akan panggil dan periksa semua yang terkait, siapa mereka? pokoknya semua yang terkait APBD Malra,” singkat Hamzah kepada Ambon Ekspres, Kamis (7/4) di Kantor Kejati Maluku.

Dia yang akan memimpin langsung tim yang telah dibentuk untuk melakukan pemeriksaan sejumlah saksi di lokasi perkara (locus dilicti) yakni Kabupaten Malra. Diakui hanya satu tim yang turun, meski dalam hal ini ada dua kasus yang ditangani, yaitu kasus yang melibatkan Bupati Andreas Rentanubun dan mantan bupati Herman Koedoboen.

Hamzah menolak pemeriksaan kasus ini dipolitisasi. Dia pun tidak ingin mengaitkan nama besar Herman Koedoeboen yang notabene saat ini menjabat Wakil Kajati (wakajati) Gorontalo dan mantan Wakajati Maluku dalam penanganan kasus ini. “Jangan karena Herman Koedoeboen adalah teman saya, lalu kami (Kejati) digiring lagi, saya tidak mau dipolemikkan,” katanya. Catatan Ambon Ekspres, dua kasus yang menyeret nama Rentanubun maupun Koedoeboen, mencuat tahun lalu, ketika Kejati Maluku mendapat laporan tentang dugaan penyimpangan APBD Malra Tahun 2008.

Nama bupati Andreas Rentanubun pun dibawa-bawa dalam kasus ini. Namun di sisi lain, Herman Koedoeboen yang baru saja menjabat Wakajati Maluku ketika itu dalam waktu singkat juga dilaporkan. Koedoeboen dilaporkan turut terlibat kasus penyimpangan APBD semasa betugas sebagai Bupati Malra sebelum Rentanubun. Tak ayal sebuah tim pun didatangkan dari Kejaksaan Agung (Kejagung RI) ke Maluku. Kejati Maluku bagai kebakaran jenggot, posisi Koedoeboen pun digoyang isu korupsi, sebelum akhirnya dimutasi ke Gorontalo tak lama setelah kedatangan tim Kejagung RI. Dari eksopose yang digelar Kejagung RI, dari tujuh item kasus yang dilaporkan masyarakat melibatkan bupati Andreas Rentanubun, hanya satu kasus yang dinaikkan ke penyidikan, yaitu kasus dugaan korupsi kekurangan pembayaran pembangunan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malra senilai Rp 1,3 miliar.

Sedang kasus yang melibatkan mantan Bupati Herman Koedoeboen yaitu, kasus dugaan korupsi pemeliharaan berkala jalan hotmix ruas Temgi-Weduar tahun 2007 dan kasus pengadaan lahan, masing-masing lahan Kolser seluas 25 hektar untuk perkantoran dan fasilitas umum dan lahan Ohoider, 2 hektar, untuk pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Hamzah mengatakan, pihaknya belum memastikan pemeriksaan terhadap kedua pejabat ini, apakah akan diperiksa dalam waktu dekat atau belum.

“Nanti dulu, kalau sudah jadi tersangka baru kita kirim surat permohonan ijin pemeriksaan ke Presiden RI,” katanya soal proses pemeriksaan terhadap Bupati Andreas Rentanubun. (TIA)ameks

Pembentukan wawasan kebangsaan Indonesia tentu dimulai dari nilai kebersamaan dan persaudaraan kelompok kecil secara territorial maupun kelompok budaya. Orang Kei pada dasarnya merupakan msyarakat bhineka tunggal ika karena menurut penuturan sejarah lisan di kalamngan masyarakat setempat, para leluhur yang mendiami kepulauan Kei/Kai/ Nuhu Evav berasal dari berbagai pulau di Nusantara ini. Ada yang datang dari utara yakni pulau Seram , Ternate dan sekitarnya. Sebagian dari Bugis Makasar,dan yang lain dari Luang Lati di ujung selatan Maluku. kelompok yang datang dari Pulau Bali di kemudian hari sangat besar peranan mereka dalam pembentukan nilai-nilai budaya baru masyarakat Kei. Karena tuntutan situasi dan kebutuhan yang sama, penduduk yang terlebih dahulu mendiami kepulauan Kei dan pendatang dari Bali menyepakati norma hukum adat yang dinamai “ Larvul Ngabal”.
Norma hukum yang diperkirakan diberlakukan di kepulauan Kei sejak abad 14 atau 15 M itu sudah semakin tidak dikenal oleh generasi Muda kei. Penuturan sejarah Kei secara lisan dengan berbagai versi ikut membenamkan rasa persaudaraan yang dibina berabad-abad lamanya. Lupakan saja peristiwa pahit di Maluku beberapa tahun lalu. Kita ambil sisi positifnya bahwa semakin tumbuh di kalangan Generasi Muda Kei kerinduan menjalin kembali persaudaraan yang tulus sebagaimana terbentuk antara para Leluhur masyarakat Kei berabad-abad lalu.
Apalah gunanya, saudara-saudariku, jika seseorang mengatakan bahwa ia adalah sudaramu jika ia tidak mewujudkan kebersamaan dan persaudaraan di tanah Kei? Munculnya kesadaran baru generasi muda Kei untuk mempelajari adat istiaddatnya, terutama hukum adat Larvul Ngabal, merupakan masa pencerahan menuju hidup damai dalam kasih persaudaraan. Bagaimana memulainya? Mengembanmgkan cinta pada budaya daerah haruslah dimulai dari mengenal dan memahami kebudayaan Kei secara lebih mendalam. Agar tidak terpeleset dan terjebak dalam penafsiran nilai budaya Kei yang lihur, sebaiknya kita pelajari berbagai dokumen tentang kehidupan masyarakat Kei pada masa lalu didukung penelitian yang menjamin obyektifitas sejarah budaya masyarakat Kei.
Untuk menggapai cita-cita luhur masyarakat Kei yaitu kembali menjujung tinggi semangat persatuan dalam berbagi bentuk perwujudannya, sebaiknya kita perlu memperhatikan apa yang dikemukakan oleh Prof.Dr.Sartono Kartodirdjo (1982) bahwa dalam setiap upaya penyusunan kembali suatu relitas sejarah, peneliti/penulis terlebih dahulu perlu memiliki pemahaman atas :
a. Sejarah naratif : ingin membuat deskripsi tentang masa lampau dengan merekonstruksikan “apa yang terjadi” serta diuraikan sebagai ceritera, dengan perkataan lain “kejadian-kejadian” penting diseleksi dan diatur menurut poros waktu sedemikian rupa sehingga tersusun sebagai ceritera (story).
b. Sejarah non-naratif: tidak menyusun ceritera tetapi berpusat pada masalah, jadi problem-oriented. Dengan banyak meminjam dari ilmu sosial, dicoba mengungkap pelbagai tingkat atau dimensi dari realitas sejarah, lalu dipilihnya satu atau sekelompok serrta diuraikannya secara sistematis mungkin. Fakta-fakta yang dikonstruksikan berbeda dengan fakta dari sejarah naratif.(Prof.Dr.Sartono Kartodirdjo (dalam buku “ Pemikiran Dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Penerbit PT Gramedia, Jakarta,1982, hal.5).
JIKA KITA INGIN SUATU KEPASTIAN TENTANG SEJARAH KEBUDAYAAN KEI, kita perlu sepakati diskusi kita menggunakan pendekatan yang mana. Data dapat kita cari dari berbagai sumber pustaka atau banyak nara sumber lisan. Membaca banyak tulisan yg tersebar di beberapa perpustakaan, a.l. Rumpius Ambon, Kolsani Yogyakarta dan tempat lain, hampir sebagian besar dalam bahasa Belanda, Inggris dan Perancis. Ada beberapa dalam bahasa Indonesia. Hampir semuanya menggunakan pendekatan Sejarah Naratif. Thn 1981 selama setahun saya “mengembara” di Kei besar dan ingin belajar tentang sejarah kebudayaan Kei saya temui banyak pertanyaan yg tidak terpecahkan. Ambil contoh versi asal usul pembentukan Hukum Lar Vul Nga Bal yang dikisahkan di Kei Besar tidak persis sama dengan penuturan Lisan yg kita warisi turun temurun di Kei Kecil. Oke, itu tantangan kita. Saran saya, mulai saja mengangkat salah satu tema yang mendasar dan kita diskusiklan. sbg contoh, apakah hukum Lar Vul Nga Bal diciptakan oleh dua tokoh berbeda di dua tempat berbeda, ataukah satu hukum yang ditetapkan di satu tempat oleh beberapa pihak,kemudian disepakati bersama menjadi hukum adat Kei.
Saya ingin berbagi info tentang beberapa sumber pustaka yang boleh saudaraku sekalian cari di perpustakaan yang tersebar di Indonesia :
1. H.Geurtjens, M.S.C ; “ Uit Een Vreemde Wereld of Het Leven En Streven Der Inlanders Op De Kei-Eilanden. .’s-Hertogenbosch:Teulings’Uitgeverst-Maatscappij; 1921; Perpustakaan Kolsani dan Perpustakaan Seminari Tinggi Kentungan, Yogyakarta).
2. H.Geurtjens, M.S.C ; Woordenlijst der Keieesche taal (Kamus bahasa Kei);Verhand,V.H.Batav.Genoots.V.Kunsten & Wetens.,63/3; 1021, Weltevreden dsl.Albrecht &Co.dsl. ; Perpustakaan Kolsani dan Perpustakaan Seminari Tinggi Kentungan, Yogyakarta;
3. H.Geurtjens, M.S.C; Keieeche Legenden; Bahasa daerah Kei (Evav) dengan terjemahan Bahasa Belanda; Weltwvreden ,A.Emmink & ‘s-Hage.M.Nijhoft,1924. ; Perpustakaan Kolsani dan Perpustakaan Seminari Tinggi Kentungan, Yogyakarta.
5. H.Geurtjens, M.S.C ; Zijn plaats onder de zon; Roermond dsl..Romen t.thn… Perpustakaan Kolsani dan Perpustakaan Seminari Tinggi Kentungan, Yogyakarta.
6. J.Kunst; Een en ander over Muziek en den Dans op de Kei-Eilanden; druk de Bussy-Amsterdam 1945 ; Perpustakaan Kolsani dan Perpustakaan Seminari Tinggi Kentungan, Yogyakarta.
7. Zakarias Argun Rumlus ; Ceritera Pada Masa Raja Ohoiwuur; Letfuan, 1922; Disalin kembali oleh Raymundus Inuhan dan Pastor P.B.Resubun MSC; Langgur, 1973.
8. Jan van den Bergh, MSC ; Godienst, Eredienst,Toovenareij en Beijgelovevigheid bij de Heijdensche Keiezen; Annaalen MSC;1928. Yogyakarta: Perpustakaan Kolsani dan Perpustakaan Seminari Tinggi Kentungan.
9. Dee; “Adatstaatsrechtelijke indeeling Kei-einlanden”, Copy of letter to the Governor of Maluku in Ambon. No.2213/30,Desember 15,1934, Amboina;1934.
10. F.A.E. Van Wouden; Types Of Social Structure In Eastern Indonesia;Englis Translation by Rodney Nedham;The Hague-Martinus Nijhoff; 1968.
11. Murwati Djoened Poesponegoro dan Nogroho Notosusanto; di dalam buku Sejarah Nasional Indonesia Jld. II dan III edisi ke 4;Balai Pustaka;Jakarta 1984.
12. Anton Gillen MSC; Ulasan Singkat Mengenai Nama, Penduduk, Raja-Raja Di Pulau Evav; Langgur, thn 1979.
13. Anton Gillen , MSC ; Adat Istiadat Evav; Langgur , thn …
14. Sartono Kartodirdjo; Sejarah Nasional Indonesia II; Balai Pustaka; Jakarta ,1975.
15. Prof.Dr.Sartono Kartodirdjo (dalam buku “ Pemikiran Dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Penerbit PT Gramedia, Jakarta,1982, hal.5),
16. Ph. Renyaan ; Kursus Adat Istiadat Evav;Langgur,1976
17. Barraud,Cecile; Tanebar-Evav; Une Societe maison tournee vers le large. Cambridge, London, New York etc. Cambridge University Press; 1979. Ambon : Perpustakaan Rumpius.( lihat ; Yohanes Ohoitimur:
18. Resubun P.B. MSC; Sekelumit Sejarah Kepulauan Kei; Langgur 1980.
19. H.Haripranata,S.J.; Ceritera Sejarah Gereja Katolik Di Kei dan Di Irian Barat; tahun… Yogyakarta: Perpustakaan Kolsani dan Perpustakaan Seminari Tinggi Kentungan..
20. Ohoitimur Yohanes; Beberapa Sikap Hidup Orang Kei: antara Ketahanan diri dan Proses perubahan. Unpublish B.A.   Thesis,Manado:Sekolah Tinggi Seminari Pineleng;1983 .
21. Laksono, P.M.; “ Wuut Aimehe Nifun, Manut Ainmehe Tilur (Eggs from O ne Fish and One Bird) : A Study of Maintenance of Social Boundaries in Kei Island,Ph.D. Thesis. Ithaca: Cornell University, 1990 . Yogyakarta: Perpustakaan Kolsani dan Perpustakaan Seminari Tinggi Kebntungan. Sekali lagi penuturan sejaran lisan sangat banyak versinya. Semoga kita generasi ini menemukan yang lebih mendekati kebenaran ” mereka di zaman dulu Kei, bukan kebenaran kita zaman sekarang”
Mohon maaf bila ada kekeliruan. saya juga masih mencari terus seperti saudaraku sekalian. Salam persaudaraan ,Tabe Ain ni ain.

Vox Populi, Langgur – Epen Savsavubun, salah satu warga masyarakat di Langgur, menyatakan penyesalan yang sangat mendalam atas proses rekrutmen pegawai honorer di lingkup Pemkab Malra, pasalnya berdasarkan data yang ditemui, daftar nama para pegawai honorer yang ditandatangani Kepala Inspektorat, Dra. Fatma Talaohu dan Sekretaris Daerah ( Sekda ) Malra, Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si, tanggal 28 Agustus 2010 lalu banyak isteri anggota DPRD Malra diakomodir sebagai pegawai honorer.
“ sangat disayangkan ketika para pegawai honorer yang selama ini mengabdi bertahun – tahun baik di sekolah swasta seperti Katolik, Protestan dan Islam, tidak diakomodir Pemkab Malra untuk diperhatikan dan diangkat jadi CPNS, namun para isteri wakil rakyat, yang selama ini hanya menjadi ibu rumah tangga mendadak diusulkan untuk diangkat sebagai PNS, padahal mereka tidak pernah honor atau mengabdi di masyarakat “ sesal Epen Savsavubun.
Mantan anggota DPRD Malra ini menilai daftar pemetaan tenaga honorer  tahun 2005 yang dipampang selama ini penuh rekayasa. “ saya mantan anggota dewan, kita ketahui mana pegawai honorer yang benar – benar melaksanakan tugas, dan para ibu rumah tangga, tukang ojek dan sopir angkot yang mendadak mengantongi SK honorer dari instansi terkait “ tukasnya.
Dikatakan, data pegawai honorer yang dikeluarkan Pemkab Malra, 50 % fiktif, karena ada nama yang tidak pernah honor, kalaupun ada hanya baru melaksanakan tugas honor setahun. “ selain ada isteri DPRD Kota Tual, ada juga keluarga dan famili dekat para oknum pejabat Pemkab Malra yang dipaksakan untuk diusulkan jadi PNS, padahal tidak perna honor “ ujar Savsavubun.
Ditegaskan, dirinya tidak melihat itu sebagai satu kejahatan yang dibuat Pemkab Malra, namun  ini adalah kejahatan yang sangat struktural, dan yang patut disayangkan hal ini didukung DPRD Kabupaten Malra. “ kenapa sejak data ini ada dan jadi wacana publik, para wakil rakyat yang duduk di parlemen tidak sikapi, sebab mereka ikut terlibat dalam kejahatan tersebut “ tuding Epen Savsavubun.
Untuk mengungkap tabir itu, dia menandaskan akan melakukan langkah – langkah menuju proses hukum. “ kita akan layangkan surat ke DPRD Malra minta beraudensi, selama 2 x 24 jam Pemkab Malra bersama legislatif tidak menyikapi maka kita bersama rakyat akan melakukan aksi demo, menduduki kantor DPRD Malra, bila perlu menyurati Kejaksaan untuk segera menyelidiki kasus pengawai honerer di daerah ini “ ancam Savsavubun.
Dia juga menyesali isteri salah satu pimpinan SKPD di Malra yang tidak pernah honor, tetapi diusulkan untuk diangkat sebagai CPNS, padahal di SKPD itu ada 62 pegawai honorer yang harus diperhatikan. “ khusus untuk guru SD, banyak sekali guru yayasan baik katolik, protestan dan Islam yang sesuai aturan mereka tidak bisa diangkat, karena harus mendapat SK dari pejabat yang berwenang, namun yang terjadi saat ini adalah isteri pejabat, saudara pejabat diangkat jadi CPNS, padahal mereka tidak pernah honor “ tandasnya.
Sementara salah satu Pengurus Amanat, yang selama ini getol menyuarakan kasus pegawai honorer Pemkab Malra 2010, J. Resubun, juga menyatakan penyesalan yang sama atas hal ini.
Resubun menilai, data yang dikeluarkan BKD, menunjukan kalau banyak terjadi manipulasi data pegawai honor fiktif. “ kami pertanyakan SK honor yang dikeluarkan Kepsek dan Kadis kepada para ibu rumah tangga, pengangguran, sopir mobil, dan tukang ojek, sebab mereka tidak perna honor tapi dapat SK honor “ sesalnya.
Kata dia, Dinas Kimpraswil yang selama ini diketahui hanya ada dua sampai tiga pegawai honorer, namun sesuai data yang dikeluarkan Kadis Kimpraswilada 23 nama pegawai honorer di dinas tersebut, hal ini patut dipertanyakan. “ sama halnya juga seperti yang ditemukan di Kantor Sekretariat DPRD Malra, ada 62 nama pegawai honorer, tapi tidak diakomidir, dipertanyakan dimana peran Komisi A DPRD Malra yang membidangi masalah ini “ tanya Resubun.
Resubun juga mempertanyakan isteri salah satu Ketua Komisi di DPRD Malra yang mendadak namanya tercantum sebagai pegawai honorer di Dinas Kimpraswil. “ kami mendesak DPRD Malra segera buat Pansus sikapi masalah ini, jangan terlibat dalam konspirasi kejahatan pegawai honorer secara sistematis “ pintahnya.
Dirinya mengancam akan menduduki DPRD Malra bersama masyarakat, kalau hal ini tidak segera disikapi secara serius oleh Pemkab Malra dan DPRD Malra.  ( team vp )
Vox Populi, Sorong – Warga Kei, dan seluruh masyarakat Maluku di Kota Sorong, Papua, sabtu sore ( 27/11 ) sekitar pukul 15.30 wit memadati bandara Sorong untuk menjemput kedatangan team Persemalra yang menumpang pesawat Merpati dari Kota Manokwari.
Kedatangan Team Persemalra di bawah pimpinan Pelatih Adji Lestaluhu dkk itu mendapat sambutan hangat warga kei dan Maluku yang bermukim di Kota Sorong, hal ini terlihat ketika tangga pesawat diturunkan, ratusan warga berbondong – bondong untuk datang bersalaman dengan para pemain Persemalra dan official.
Setelah beristirahat kurang lebih 30 menit VIP, di Bandara Sorong, Persemalra kemudian diarak menuju tempat tinggal yang dipersiapkan panitia. Kepada Wartawan, Pelatih Adji Lestaluhu, akan mempersiapkan anak – anak asuhnya untuk siap menghadapi pertandingan devisa utama PSSI melawan keseblasan Raja Ampat.
“ kita siap hadapi Persiram Raja Ampat, bila perlu pada pertandingan perdana di tandang, Persemalra akan berjuang habis – habisan merebut point penuh, olehnya itu dukungan doa dari seluruh warga masyarakat Malra dan Kota Tual sangat penting untuk memacu perjuangan laskar tombak merah dari timur “ ujarnya penuh optimis.
Ortega 100 % Dukung
Sementara itu secara terpisa, Perkumpulan orang Tenggara ( Ortega ) yang ada di wilayah Sorong dan sekitarnya menyatakan dukungan penuh kepada team Persemalra.
Pernyataan dukungan secara resmi itu disampaikan, Kepala Suku Kei di Kota Sorong, John Russel dalam sebuah acara makan malam bersama yang dihadiri empat kepala suku Ortega yakni kepala suku kei, tanimbar, aru dan maluku tenggara barat.
Kepala Suku Kei, mengaku awalnya suku kei yang memberikan dukungan kepada Persemalra, namun setelah keempat kepala suku itu berinsiatif membentuk perkumpulan Ortega, maka semuanya menyatakan dukungan penuh kepada Persemalra. “ kami empat kepala suku yakni Kei, aru, tanimbar, dan MTB 100 % dukung team Persemalra “ tegasnya.
Dikatakan, walaupun mereka dibatasi persoalan pendanaan, namun pihaknya bertekad memberikan pelayanan terbaik kepada Persemalra selama berada di kota Sorong.
Untuk diketahui berdasarkan jadwal yang dikeluarkan BLI, Persemalra pada hari minggu ( 28 / 11 ) akan bertanding melawan keseblasan Perseman Manokwari, tetapi berhubung pada senin ( 29/11 ) ada pelaksanaan kegiatan pilkada di Manokwari sehingg pertandingan tersebut ditunda hingga tanggal 5 Desember mendatang. ( team vp )

Pagi ini adalah hari terakhir di kepulauan Kei, kami berencana mengunjungi pulau Dullah dan pulau Adranan yang berada di sebelah utara pulau Kei Kecil.

Dengan menyewa speed boat dari Dullah Darat kami menyeberang ke pulau Adranan, pulau ini merupakan sebuah pulau kosong seluas dua kali lanpangan sepak bola, pantai di sekeliling pulau Adranan berpasir putih dengan air yang jernih.

Di beberapa bagian terdapat pantai pasir putih yang cukup luas, jadi bisa dimanfaatkan untuk bermain bola. Menurut informasi masyarakat setempat cukup banyak turis asing yang mengunjungi pulau ini untuk menikmati suasana pulau yang eksotis tanpa ada gangguan sama sekali karena memang pulau ini tidak berpenghuni

Berada di pulau ini seakan hanya kita yang berada di dunia ini sepi dan asri. Setelah  puas berenang dan sun bathing kami segera kembali ke Dullah darat untuk mempersiapkan perjalanan kami esok.

Sebetulnya masih ada beberapa tempat eksotis yang ingin kami kunjungi, sayang waktu kami terbatas. Diantaranya pulau Tanimbar Kei, yang berada di barat daya kepulauan Kei dapat ditempuh selama tiga jam dengan speed boat.

Masyarakat desa Tanimbar Kei masih memegang teguh kepercayaan tradisional terhadap Dewa Dewanya dan para roh leluhur yaitu Wadar dan Mitu.

Mereka masih melakukan ritual ritual dari jaman dahulu untuk meminta perlindungan kepada Dewa dan Leluhur serta agar mendapat panen yang melimpah.

Kita bisa menikmati musik dan tarian tradisional Tanimbar Kei yang menggambarkan siklus kehidupan. Disini jaga memiliki pantai pantai yang mengagumkan dan panorama alam yang indah, menjadikan pulau Tanimbar kei sebagai tempat yang layak dikunjungi.

Keinginan sejumlah kalangan agar Maluku Tenggara Raya (Tual, Malra, Aru, MTB, dan MBD) memisahkan diri dari Provinsi Maluku menjadi provinsi sendiri, ditanggapi dingin Wali Kota Tual, Drs M.M Tamher. Menurut dia, sejumlah kabupaten/kota di wilayah itu belum siap memisahkan diri dari Maluku.

‘’Idealnya, 5 sampai 10 tahun kedepan Maluku Tenggara siap menjadi provinsi sendiri. Jadi sekarang belum bisa diusulkan,’’kata Tamher kepada sejumlah wartawan kemarin di Ambon. Ia mengaku, hampir semua kabupaten/kota di Maluku Tenggara Raya adalah daerah otonom baru.

Tentu sebagai daerah otonom baru, lanjut dia, pemerintah daerah dan semua komponen masyarakat sedang giat-giatnya membangun daerahnya.’’Sebagai kepala daerah kita tidak mudah membangun. Daerah yang kita pimpin kan daerah baru. Tentu kita sementara membangun infrastruktur, pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat. Kita siap dulu,’’paparnya.

Usulan suatu wilayah untuk menjadi daerah pemekaran baru, tentu mendapat persetujuan dari kepala daerah dan DPRD kabupaten/kota yang ada.’’Ini tentu tidak mudah. Butuh dukungan semua pihak. Kita mesti butuh waktu,’’ingatnya. Tak hanya itu, lanjut dia, pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Dalam Negeri sementara menyusun moratorium pemekaran.’’Jadi kita belum tahu di Maluku idealnya berapa kabupaten/kota dan provinsi.

Mestinya kita tunggu penetapan moratorium dan revisi UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah,’’jelasnya. Tamher menilai, selama ini keinginan sejumlah kalangan mengusulkan satu daerah dimekarkan, terselubung niat politik ketimbang mementingkan kepentingan masyarakat secara luas.’’Keinginan ini hanya kepentingan politik dan bukan aspirasi murni dari masyarakat,’’kata Tamher. (YOS)ambon ekspres

 

Awan Tag