Web Blog Pertama Penyedia Informasi Maluku Tenggara

Surat edaran Mendagri tertanggal 7 Mei 2008, yang mengisyaratkan calon independen boleh ikut dalam proses Pemilukada, setelah di tetapkannya UU No 12 tahun 2008, ternyata tidak disikapi serius oleh KPUD Maluku Tenggara. Padahal dalam setiap kesempatan, KPUD provinsi Maluku telah menyampaikan, bahwa untuk proses Pemilukada, diperbolehkan calon independent. Hal ini mengakibatkan polemik yang berkepanjangan pada Kabupaten Malra.

Menyikapi hal dimaksud, Sekretaris Komisi A, Benhur Watubun, ST, kepada Pers di Gedung Siwalima, Selasa (3/6), menyampaikan bahwa, sampai saat ini belum ada sinkronisasi KPU secara structural, dengan KPUD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Maluku, sehingga terjadi berbagai penafsiran masing-masing KPUD, terhadap pemaknaan UU No 12 tahun 2008 tersebut.

“ Olehnya itu saya berharap, KPUD Malra membuka ruang demokrasi, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita bersama. Secara pribadi saya tidak memiliki kepentingan, tetapi saya ingin meletakan persoalan ini berdasarkan aturan yang berlaku, sehingga rakyat tidak akan dijadikan korban. Kalau hal tersebut terjadi, maka KPUD harus bertanggung jawab, dan lebih baik mereka dinonaktifkan” ujar Watubun.

Lanjutnya, terkait dengan hal tersebut, dirinya berharap agar jangan sampai masyarakat Maluku Tenggara dibenturkan, hanya karena ulah KPUD setempat, yang menunjukan sikap arogan dan tak berpihak pada masyarakat. Karena itu, oknum KPUD Maluku Tenggara dicopot saja pintanya. Untuk itu menurutnya, KPUD Provinsi jangan tunggu lama-lama, dimana nantinya akan menguras habis biaya, energi dan tenaga lagi, untuk kita berpikir guna menyelesaikan masalah dimaksud, agar hal demikian tidak lagi terjadi.

Menurut Watubun, ada hal yang menimbulkan ketidakadilan disana, dalam keputusan KPUD no 42, yang mewajibkan bahwa calon yang akan maju dalam pentas Pemilukada, harus mendaftarkan diri dengan persyaratan 15 %. Tapi ada Calon yang daftar tidak mencapai 15 %, diterima oleh KPUD. Hal tersebut dinilai tidak adil.

“ Kalau mau longgar aturan, maka calon tersebut juga harus diterima. Tapi sayangnya realitas di lapangan, KPUD menerima yang lain, tetapi memperketat atauran terhadap yang lain. Dan hal ini merupakan sebuah tindakan yang tidak wajar, sebab bagaimanapun juga, tindakan tersebut merupakan sebuah proses diskriminasi. Karena itu rakyat menolak,” tegas mantan aktifis mahasiswa di era 98 ini.

Olehnya itu dirinya berharap, agar KPUD setempat, jangan lagi membenturkan masyarakat. Kalaupun hal ini akan tetap dipelihara, dirinya meminta KPUD provinsi untuk mengambil sikap, dengan menonaktifkan KPUD setempat. Hal ini bertujuan agar Pemilukada Maluku Tenggara tidak akan bermasalah, seperti yang terjadi di Provinsi Maluku Utara.(regen)Harian Mimbar Maluku – Ambon

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Awan Tag

%d blogger menyukai ini: