Web Blog Pertama Penyedia Informasi Maluku Tenggara

Janji mantan Bupati Maluku Tenggara Herman Koedoeboen SH untuk mengambil langkah hukum setelah penetapan KPUD Malra, pasca perhitungan suara dan penetapan pemenang di kabupaten itu, nampaknya bukan isapan jempol semata.
Ambon, AE.-

Janji mantan Bupati Maluku Tenggara Herman Koedoeboen SH untuk mengambil langkah hukum setelah penetapan KPUD Malra, pasca perhitungan suara dan penetapan pemenang di kabupaten itu, nampaknya bukan isapan jempol semata. Buktinya, Senin kemarin kuasa hukum pasangan Herman Koedoeboen-Nicodemus Welikin (MANIS) ini akhirnya mengambil langkah hukum untuk memproses pelanggaran pemilukada yang terjadi di sana.
‘’Tadi (kemarin) kami telah mendaftarkan keberatan dan gugatan ke Pengadilan Tinggi Maluku lewat Pengadilan Negeri Tual dan sudah terdaftar di sana. Jadi proses hukum tetap kami ambil atas berbagai penyimpangan yang terjadi pada pemilukada Malra,’’ tandas Koedoeboen kepada Koran ini melalui sambungan telpon kemarin.

Sekedar dikatahui, sebelum penetapan KPUD Malra, Koedoeboen telah mengisyaratkan agar tetap melakukan proses hukum meski dirinya dinyatakan sebagai pemenang ataupun kalah dalam pesta demokrasi di kabupaten tersebut.
Pernyataan Koedoeboen ini juga sekaligus mementahkan pernyataan Ketua KPUD Malra Din Toatubun bahwa sampai Sabtu, (24/8) kemarin, tidak ada keberatan terhadap hasil keputusan KPUD Malra yang menetapkan Andreas Rentanubun-Yunus Serang (AYU) sebagai kandidat terpilih.

Menurutnya, dalam keberatan yang disampaikan tersebut selain memproses beberapa kasus pidana yang dilaporkan terjadi saat pemilukada (tengah ditangani Panwas Pemilukada), pihaknya juga mengajukan proses hukum terhadap dugaan penggelembungan suara.
Penggelembungan suara ini, lanjutnya, terjadi di Desa Langgur dan Sathean. Begitupun pelanggaran terjadi di Kecamatan Kei Besar Utara Timur. Di kecamatan tersebut rekapitulasi hasil pemilihan tidak dilakukan sesuai prosedur yang berlaku (inprosedural). ‘’Semuanya ini tentu akan kita buktikan nanti di Pengadilan Tinggi,’’ katanya, datar.

Dijelaskan, langkah hukum ini diambil sebagai upaya untuk melaksanakan proses demokrasi yang sehat. Karena itu dia berharap agar instansi penegak hukum bisa menangani kasus ini secara serius.
‘’Yang kami inginkan adalah sebuah kemenangan harus berlangsung secara jujur dan adil sesuai asas pemilukada. Kalau proses demokrasi itu sehat, tentu semuanya ini tidak akan terjadi. Ini juga salah satu bentuk pendidikan politik bagi masyarakat,’’ tuntasnya. SUMBER : AMBON EKSPRESS – (OPE) (OPE)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Awan Tag

%d blogger menyukai ini: