Web Blog Pertama Penyedia Informasi Maluku Tenggara

AMBON – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Tual dan KPUD Kabupaten Maluku Tenggara dibuat pusing oleh saksi Partai Politik yang mengingkuti rekapitulasi Perhitungan surat suara di KPUD Maluku. Namun KPUD Kota Tual akhirnya bisa lolos walaupun mendapat serangan bertubi – tubi dari para saksi partai politik. Tetapi KPUD Maluku Tenggara seperti tidak berdaya menghadapi serangan dari para saksi partai politik tersebut, karena yang mereka inginkan adalah kebenaran karena hampir semua data rekapitulasi KPUD Maluku Tenggara untuk DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi Maluku bermasalah Mahmud Rengfurwarin menilai KPUD Maluku Tenggara adalah yang paling terburuk dalam menjalankan tugas. Kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh KPUD Maluku Tenggara maka harus dilakukan dengan pembuktian hukum, minimal para saksi harus menyodorkan bukti kuat yang bisa meyakinkan KPUD Maluku dan Panwas Provinsi Maluku kalau KPUD Maluku Tenggara melakukan kejahatan. Upaya pembelaan diripun dilakukan oleh, KPUD Maluku Tenggara, Yopi Renyaan sebagai komando memberikan penjelasan apa yang sebenarnya terjadi, kalau KPUD Maluku Tenggara telah melakukan Pleno terhadap hasil tersebut dan disetujui oleh para saksi. Pembelaan yang dilakukan oleh KPUD Maluku Tenggara tersebut tidak dapat meredahkan suasana, bahkan sebaliknya memunculkan protes dari para saksi.
Yunus Tipka saksi dari Partai Pemuda Indonesia (PPI) yang terkesan sebagai penyidik kepolisian yang memeriksa saksi mengeluarkan pertanyaan yang seharusnya tidak boleh dikeluarkan. Hati boleh panas, tetapi kepala harus tetap dingin untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. Protes juga datang dari saksi Partai Pelopor Benhur Watubun, bahkan dengan tegas dia mengatakan kemungkinan kecurangan yang dilakukan KPUD Maluku Tenggara sangat kuat karena sejak hari minggu KPUD Maluku Tenggara telah ada di Ambon, namun perhitunga baru dilakukan pada hari selasa. Untuk menguji keberatan yang dilakukan oleh para saksi partai Politik KPU Maluku terpaksa melakukan rapat darurat dan menyetujui untuk memanggil semua Panitia Pengumutan Kecamatan dengan membawa serta hasil rekap pada PPK. Sementara saat ini KPUD Provinsi Maluku dihadapkan pada dua pilihan yakni batas waktu yang diberikan oleh KPU pusat yakni sampai tanggal 30 April untuk dilakukan perhutungan rekapitulasi, sedangkan protes dan permintaan para saksi terhadap berbagai kecurangan juga semakin mencuat. Yang jelas keberatan untuk mencari keadilan oke, tetapi yang lebih oke adalah kepentingan nasional. DMS

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Awan Tag

%d blogger menyukai ini: