Web Blog Pertama Penyedia Informasi Maluku Tenggara

Pengangkatan Herman Adrian Koedoeboen sebagai Wakil Kepala Kejakasaan Tinggi (Wakajati) Maluku menimbulkan pro kontra di masyarakat. Ada elemen masyaraat yang memberikan apresiasi dan dukungan terhadap kehadiran Koedoeboen, namun ada pula yang menolak, dengan berbagai argumentasi mereka.

Ambon – Pengangkatan Herman Adrian Koedoeboen sebagai Wakil Kepala Kejakasaan Tinggi (Wakajati) Maluku menimbulkan pro kontra di masyarakat. Ada elemen masyaraat yang memberikan apresiasi dan dukungan terhadap kehadiran Koedoeboen, namun ada pula yang menolak, dengan berbagai argumentasi mereka.

Mantan Ketua Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Maluku dan Maluku Utara, Abdul Salam Hehanussa kepada Siwalima kemarin, (15/1) meminta agar semua elemen yang ada di daerah ini memberikan dukungan kepada Koedoebon selaku putra daerah Maluku yang dipercayakan untuk memberantas penyakit korupsi di bumi raja-raja ini.

Ia menilai, penolakan terhadap Koedoeboen yang dianggap gagal dalam mengembang tugas dan amanah rakyat semasa menjabat sebagai Bupati Malra periode 2004-2009 merupakan hal yang wajar, dan hal tersebut merupakan hak masyarakat yang turut memberikan fungsi kontrol terhadap pemerintah. Namun hendaknya aksi penolakan itu jangan dipolitir dan didesain oleh pihak-pihak tertentu di daerah ini.

Jika aksi penolakan itu merupakan tendensi dan rekayasa, menurut Hahanussa, hal tersebut merupakan sebuah bentuk kejahatan baru, yang ingin membiarkan penyakit korupsi yang sudah menjadi kanker ganas di daerah tetap tumbu subur di atas penderitaan masyarakat.

Menurutnya, pengangkatan Koedoeboen sebagai Wakati Maluku merupakan sebuah prestasi, karena putra daerah Maluku dipercaya Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk pimpinan di jajaran Kejati Maluku.

Hehanussa berharap Koedoeboen mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya untuk menegakan supremasi hukum, terutama memberantas korupsi di Maluku.

Ditempat terpisah, Sekretaris Fraksi PDI Pejuangan DPRD Maluku, Ny. Sugeng Hayati Koangit kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (15/1), mengatakan, pengangkatan Koedoeboen sebagai Wakajati Maluku dilakukan melalui prosedur yang ketat, dan dilihat berdasarkan dedikasi dan loyalitas dan dianggap mampu dan kompoten dalam menegakan supreamsi hukum.

Ia berharap agar Koedoeboen mengambil hikmah dari aksi penolakan dari masyarakat sebagai bentuk masukan dan spirit serta motivasi dalam menunjukan jati dirinya sebagai aparat penegak hukum yang ingin menuntaskan segela bentuk penyelewengan yang ada di daerah ini.

Dikatakan. Ia juga meminta agar aksi penolakan saya tidak dilatarbelakngi oleh tendensi dan sikap lain yang tidak mengingkan adanya penegakan hukum di Maluku.

Ketua Gerakan Pemuda Islam (GPI) Pimpinan Wilayah Maluku, Luaib Saihitua mengatakan, penunjukan putra daerah Maluku sebagai Wakajati merupakan sebuah bentuk prestasi yang patut diapresiasi.

Dikatakan, GPI Wilayah Maluku tetap akan memberikan support bagi Koedoeboen dan Kejati Maluku dalam memberantas segala bentuk penyalahgunaan keuangan negara dan daerah.

Saihitua meminta kepada Koedoeboen untuk benar-benar memanfaatkan kepercayaan yang diberikan kepadanya guna menegakan hukum dan keadilan di Maluku dan menjadikan aksi penolakan masyarakat atas dirinya sebagai dorongan untuk berbuat lebih baik lagi sebagai aparat penegakan hukum.

Mahasiswa Demo

Sementara itu, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Penyambung Lidah Rakyat Maluku (FPLRM), menolak kehadiran Koedoeboen sebagai Wakajati Maluku.

Penolakan mereka dinyatakan dalam aksi demonstrasi yang dilakukan pada Kamis (15/1), di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku.

Sebelumnya FPLRM menggelar aksi yang sama di Kantor Gubernur Maluku pada Senin (11/1).
Dalam aksi yang dilakukan itu, mereka menolak kehadiran Koedoeboen sebagai Wakajati Maluku menggantikan Babul Khoir.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rustam Fakaubun, para pendemo menilai mantan Bupati Maluku Tenggaran (Malra) ini sebagai calon pimpinan yang mengantongi sifat dan karakteristik agent of KKN.

“Bukan hanya itu, namun yang paling dikhawatirkan adalah sistem nepotisme yang akan diterapkan dalam menyelesaian berbagai kasus korupsi yang ada di Maluku,” tandas Fakaubun.

Fakaubun dalam pernyataan sikapnya menjelaskan, Koedoeboen selama menjabat Bupati Malra selama lima tahun telah merugikan negara miliaran rupiah, seperti pelaksanaan pembangunan TPI pada tahun 2004, yang menelan biaya miliaran rupiah dan sampai dengan saat ini pembangunan tersebut masih terbengkalai.

Hal ini disebabkan karena kesalahan kebijakan dari Koedoeboen selaku Bupati. Kemudian pembayaran ganti rugi tanah Desa Kolser senilai 5 miliar rupiah tanpa persetujuan DPRD Kabupaten Malra.

Selanjutnya proyek gerhan tahun 2007 yakni tanaman reboisasi untuk Kei Besar I dengan total sebesar Rp 2.963.890.000, Kei besar II sebesar Rp 2.142.000.000 yang ditangani CV Trinitas. Bahkan proyek gerhan tahun 2008 dengan pembibitan kelapa yang luasnya 2000 hektar yang tersebar di Kei-Kei kecil dan kawasan Kei besar dengan total dana miliaran rupiah, yang sampai saat ini proyeknya tidak jelas penyebarannya ke setiap lokas dimaksud.

Berdasarkan bukti-bukti di atas, maka FPLRM menyampaikan tuntutan kepada Kajati Maluku di Ambon yang tembusannya kepada Jaksa Agung RI di Jakarta untuk membatalkan surat keputusan yang mengangkat Koedoeboen sebagai Wakajati Maluku.

Selanjutnya Kajati Maluku diminta untuk memeriksa dan mengadili Koedoeboen, apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Para pendemo mengancam akan turun jalan, dan menduduki Kantor Kejati Maluku apabila tuntutan mereka tidak terealisasikan.

Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Maluku Wim Lingitubun yang menemui para pendemo, menyampaikan terima kasih atas aspirasi yang telah disampaikan.

“Karena Bapak Kajati tidak berada di tempat. Nantinya setelah Pa Kajati kembali tuntutan ini akan segera kami sampaikan dengan apa yang dimintakan, karena yang mempunyai hak adalah bapak Kajati,” terang Lingitubun.

Usai mendengar penjelasan Lingitubun, puluhan mahasiswa ini membubarkan diri dan menuju ke Kantor Gubernur Maluku untuk melakukan aksi yang sama.

Saat melakukan aksi di Kantor Gubernur, para pendemo ditemui Plt Kepala Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) J Lewakabessy. Kepada Lewakabessy mereka juga memberikan tuntutan yang sama. (S-26)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Awan Tag

%d blogger menyukai ini: