Web Blog Pertama Penyedia Informasi Maluku Tenggara

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku diminta untuk menetapkan seluruh mantan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) periode 1999-2004 sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana asuransi tahun anggaran 2002 dan 2003.

Permintaan ini disampaikan Yopi Nasarany, penasehat hukum (PH) tersangka Tony Karel Retraubun kepada wartawan, Senin (10/5).

Dalam kasus ini Kejati Maluku pada Jumat (7/5) lalu, telah menahan mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malra periode 1999-2004, Rony Renyut dan mantan anggota DPRD periode yang sama Tony Karel Retraubun sebagai tersangka. Keduanya kini mendekam di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas IIA Ambon.

Nasarany mengatakan, dana asuransi tahun anggaran 2002 dan 2003 tidak hanya dimanfaatkan oleh Retraubun, tetapi semua anggota DPRD Malra periode 1999-2004.

“Klein kami bukan merupakan otak pencairan dana atau pemanfaatan dana asuransi tersebut, tetapi itu dimanfaatkan oleh seluruh 35 anggota DPRD Malra sehingga Kejati Maluku harus bertindak adil dan bijaksana serta tidak meloloskan anggota DPRD lainnya dari jerat hokum,” tandasnya.

Nasarany yang didampingi PH lainnya Yacob Waas dan Hendro Waas mengakui, penahanan terhadap Retraubun kliennya merupakan sebuah konsekuensi dari proses hukum, namun proses hukum tersebut harus juga dilakukan terhadap mantan anggota DPRD Malra periode 1999-2004 lainnya.

“35 anggota DPRD Malra periode 1999-2004 itu adalah turut bersama-sama menikmati, dana asuransi tersebut, dan karena itu harus juga diproses hukum,” tegas Nasanary.

Untuk diketahui, dari hasil penyelidikan tim Kejati Maluku terungkap, dana asuransi tahun 2002 sebesar Rp 1.410.000.000, dibagikan kepada 35 anggota DPRD Malra. Dari jumlah 35 anggota DPRD Malra ini, 11 diantaranya adalah anggota antar waktu, yang menerima masing-masing Rp 30 juta. Sedangkan 24 anggota dewan lainnya, memperoleh Rp 45 juta per orang.

Sementara untuk tahun 2003, rata-rata anggota DPRD memperoleh Rp 135 juta per orang, sehingga totalnya sebesar Rp Rp 4.375.000.000.

Untuk tahun 2002 dan 2003 tidak ada polis asuransi. Di tahun 2004 baru ada polis asuransi yang preminya sebesar Rp 6.400.000 untuk jangka waktu lima tahun. Namun kenyataannya hanya tahun pertama yang disetor dan tahun-tahun berikutnya tidak disetor anggota DPRD.

Kejati Maluku dalam menanggani kasus ini sudah dimulai dari tahun 2005 dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 5,785 miliar.

Wakil Kejati Maluku Herman Koedoeboen kepada Siwalima pekan lalu menjelaskan, dalam kasus ini tim penyidik kejaksaan mengidentifikasinya dalam dua kelompok yakni, kelompok pimpinan dan kelompok panitia urusan rumah tangga, dan yang ditahan hari ini adalah Rony Renyut (kelompok pimpinan) dan Tony Karel Retraubun (kelompok rumah tangga).

Pemeriksaan saksi dalam kasus ini, kata Koedoeboen, sudah maksimal. Namun masih ada salah satu saksi yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka yang belum diperiksa yakni Adam Rahayaan, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Walikota Tual.

“Kita masih terhambat karena Rahayaan ini adalah pejabat publik sehingga kejaksaan masih butuh izin dari Presiden,” jelasnya. (S-19)Siwalima

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Awan Tag

%d blogger menyukai ini: