Web Blog Pertama Penyedia Informasi Maluku Tenggara

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menyatakan, kasus dugaan korupsi APBD Maluku Tenggara (Malra) kembali diusut. Kasus yang pernah membuat heboh publik Maluku karena menyeret nama mantan bupati Herman Koedoeboen dan Bupati Andreas Rentanubun itu kini memasuki tahap penyidikan.

Tim penyidik Kejati akan segera dikirim ke Malra untuk melakukan pemeriksaan atas sejumlah pihak. Namun Asisten Pidana Khsusus Kejati Maluku M Natsir Hamzah SH menolak membeberkan pihak-pihak yang bakal diperiksa, apakah dari Pemkab Malra atau mereka yang terkait dengan pemerintahan Herman Koedoeboen. “Kita akan panggil dan periksa semua yang terkait, siapa mereka? pokoknya semua yang terkait APBD Malra,” singkat Hamzah kepada Ambon Ekspres, Kamis (7/4) di Kantor Kejati Maluku.

Dia yang akan memimpin langsung tim yang telah dibentuk untuk melakukan pemeriksaan sejumlah saksi di lokasi perkara (locus dilicti) yakni Kabupaten Malra. Diakui hanya satu tim yang turun, meski dalam hal ini ada dua kasus yang ditangani, yaitu kasus yang melibatkan Bupati Andreas Rentanubun dan mantan bupati Herman Koedoboen.

Hamzah menolak pemeriksaan kasus ini dipolitisasi. Dia pun tidak ingin mengaitkan nama besar Herman Koedoeboen yang notabene saat ini menjabat Wakil Kajati (wakajati) Gorontalo dan mantan Wakajati Maluku dalam penanganan kasus ini. “Jangan karena Herman Koedoeboen adalah teman saya, lalu kami (Kejati) digiring lagi, saya tidak mau dipolemikkan,” katanya. Catatan Ambon Ekspres, dua kasus yang menyeret nama Rentanubun maupun Koedoeboen, mencuat tahun lalu, ketika Kejati Maluku mendapat laporan tentang dugaan penyimpangan APBD Malra Tahun 2008.

Nama bupati Andreas Rentanubun pun dibawa-bawa dalam kasus ini. Namun di sisi lain, Herman Koedoeboen yang baru saja menjabat Wakajati Maluku ketika itu dalam waktu singkat juga dilaporkan. Koedoeboen dilaporkan turut terlibat kasus penyimpangan APBD semasa betugas sebagai Bupati Malra sebelum Rentanubun. Tak ayal sebuah tim pun didatangkan dari Kejaksaan Agung (Kejagung RI) ke Maluku. Kejati Maluku bagai kebakaran jenggot, posisi Koedoeboen pun digoyang isu korupsi, sebelum akhirnya dimutasi ke Gorontalo tak lama setelah kedatangan tim Kejagung RI. Dari eksopose yang digelar Kejagung RI, dari tujuh item kasus yang dilaporkan masyarakat melibatkan bupati Andreas Rentanubun, hanya satu kasus yang dinaikkan ke penyidikan, yaitu kasus dugaan korupsi kekurangan pembayaran pembangunan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malra senilai Rp 1,3 miliar.

Sedang kasus yang melibatkan mantan Bupati Herman Koedoeboen yaitu, kasus dugaan korupsi pemeliharaan berkala jalan hotmix ruas Temgi-Weduar tahun 2007 dan kasus pengadaan lahan, masing-masing lahan Kolser seluas 25 hektar untuk perkantoran dan fasilitas umum dan lahan Ohoider, 2 hektar, untuk pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Hamzah mengatakan, pihaknya belum memastikan pemeriksaan terhadap kedua pejabat ini, apakah akan diperiksa dalam waktu dekat atau belum.

“Nanti dulu, kalau sudah jadi tersangka baru kita kirim surat permohonan ijin pemeriksaan ke Presiden RI,” katanya soal proses pemeriksaan terhadap Bupati Andreas Rentanubun. (TIA)ameks

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Awan Tag

%d blogger menyukai ini: